Lantik 301 Pejabat Fungsional, Benyamin Davnie Ini Bentuk Penyederhanaan Birokrasi

Tangsel - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie melantik sebanyak 301 pejabat fungsional. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Blandongan, Puspemkot Tangsel, Senin (30/5). Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengucapkan bahwa pelantikan ini merupakan amanat dari Peraturan terkait dengan reformasi birokrasi. Dimana penyederhanaan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja.

Baca juga: Bamsoet: Pimpinan MPR RI dan Pemerintah Sepakat Terus Wujudkan Kondisi Papua Aman, Damai dan Kondusif

”Serta meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat, ” ujar Benyamin yang menambahkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berkembang dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang ada.

Salah satu indikator berhasilnya upaya pemerintah dala meningkatkan kapabilitas adalah mampunya seluruh OPD dan pelayanan masyarakat mengikuti perkembangan teknologi. Dimana saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

Diketahui, saat ini sedang ramai pembahasan mengenai Work From Anywhere atau WFA. Yang mana indikator teknologi juga sangat berperan dalam keberlangsungannya. Selain itu juga penggunaan digitalisasi dan kecerdasan untuk menangani tugas-tugas tertentu dalam birokrasi.

”Tentu ini akan memberikan pengaruh terhadap birokrasi, sehingga kita semua harus siap terhadap perubahan itu, ” ujar Benyamin.

Baca juga: Walikota Tangsel Minta TP PKK Aktif Ingatkan Warga Disiplin Prokes

Karena itu dibentuk birokrasi yang proposional agar bersifat lebih fungsional. Dimana baik jabatan administrasi dan fungsional memiliki kepentingan yang sangat besar sehingga harus melengkapi. Dimana keduanya merupakan subsistem dalam demokrasi.

Benyamin menambahkan akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh ASN. Serta menerapkan reward dan punishment sehingga diharapkan seluruh ASN bisa memperlihatkan kinerjanya yang baik.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Berikut nama pejabat yang dilantik diantaranya : 

- SAPTO PRATOLO, SE., M.Si sebagai Analis Kebijakan Madya

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

- DIMAS SAKTI PUTRA ADIGUNA, S.STP., M.Si sebagai Analis Kebijakan Madya

- EDYANTO GUNAWAN, SE., MM sebagai Analis Kebijakan Madya

- HERMAN SUSILO, S.Sos sebagai Analis Kebijakan Madya

- SISWANTO, ST., MM sebagai Analis Kebijakan Madya

- NANA GUSWARA, S.Kom., M.Si sebagai Analis Kebijakan Madya

Baca juga: Serahkan SK Hutan Sosial dan TORA, Presiden: Segera Manfaatkan Lahan yang Ada

- LUCKY TRISYAHNURA, S.Sos sebagai Analis Kebijakan Madya

- SUPRIJAR, S.IP sebagai Analis Kebijakan Muda

- DINAR DINI RAHAYU, S.STP., M.Si sebagai Analis Kebijakan Muda

- MARTYASTO ADHI HADANTO, SSTP sebagai Analis Kebijakan Muda

- DENI HANDIKA, S.Sos., M.Si sebagai Analis Kebijakan Muda

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

- RANDI S. PATABAI, SE Sebagai Analis Kebijakan

(Hendi)